TEMPO Interaktif, Jakarta:Disiplin dan kinerja anggota DPR mendapat perhatian dari sejumlah fraksi saat pandangan umum Rapat Sub Komisi C pada Sidang Tahunan MPR 2003 di gedung MPR/DPR Jakarta, Senin siang (4/8). Sebagian bahkan meminta pembentukan dewan kehormatan DPR menjadi salah satu saran yang diberikan MPR kepada lembaga tinggi negara ini.
Arif Mudatsir, juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), mengatakan tingkat kehadiran dan kemalasan anggota DPR dalam aktivitas sidang-sidangnya telah sangat memprihatinkan, bahkan menjadi bahan cemoohan masyarakat. Menurut saya sudah tidak ada jalan lain kecuali dibentuk suatu dewan kehormatan untuk mengusut ini yang malas-malas dan alasannya apa.
Arif menyatakan fraksinya menginginkan langkah konkret agar para anggota Dewan meningkatkan disiplin kerjanya. Menurut dia, sudah terlalu jamak alasan yang diungkapkan bahwa pekerjaan DPR terlalu banyak, di antaranya terlibat di berbagai panitia khusus. Yang kita permasalahkan, pada kenyataannya mereka malas, kata dia.
Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya Yasril Ananta Baharudin, mengungkapkan hal yang sama. Menurut dia, tidak saja soal disiplin anggota DPR yang harus ditingkatkan tetapi juga soal koordinasi dan kohevitas. Fraksi Golkar meminta agar tidak terjadi saling tumpang tindih dalam menangani permasalahan, apalagi saling mencampuri.
Yasril mencontohkan, soal tumpang tindih itu terjadi pada pran Komisi I (Pertahanan), dimana dia menjadi anggotanya, dengan komisi yang membidangi perekonomian. Dia menilai tidak sepantasnya apabila komisi ekonomi itu bicara tentang pertahanan keamanan. Seperti saya anggota Komisi I tidak pernah komentari soal Gubernur BI, Pertamina dan sebagainya.
Fraksi PDIP lebih tegas dan spesifik soal saran pembentukan dewan kehormatan DPR. Menurut anggota Fraksi PDIP, Dwi Ria Latifa, pembentukan dewan kehormatan harus didorong kembali melalui saran yang diusulkan itu. Tidak hanya karena masalah disiplin, selain itu juga kinerja dan pertanggungjawaban moril kepada rakyat, kata dia sambil menunjuk status hukum terpidana terhadap Ketua DPR.
Ria membantah saran pembentukan dewan kehormatan yang diusulkan PDIP itu sebagai balasan terhadap sejumlah fraksi yang menginginkan saran dalam kasus pembelian pesawat Sukhoi kepada presiden. Tidak. Terus terang saya untuk masalah Sukhoi itu tidak ada koordinasi dengan teman-teman yang lain, kata dia lagi. (Wuragil-Tempo News Room)
