TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Ramli meminta kepada pemerintah agar kegiatan belajar-mengajar tetap dilakukan di rumah hingga awal tahun depan. Pembelajaran jarak jauh di tingkat sekolah dasar dan menengah pertama (SD dan SMP), menurut dia, masih harus dilakukan karena terkait banyak siswa sehingga sulit untuk menerapkan jaga jarak (physical distancing) antarsiswa.
"Corona masih belum betul-betul menurun. Banyak SD, SMP padat sekali (siswanya). Nyaris sulit untuk jaga jarak. Presiden Jokowi & (Mendikbud) Nadiem mohon (kegiatan belajar mengajar di sekolah) sekolah SD, SMP, dan SMA diundur sampai awal tahun depan. Jepang yang penanganan Covidnya terjaga juga undurkan sekolah sampai Januari (2021)," cuit Rizal di Twitter melalui akun pribadinya @RamliRizal, Rabu, 27 Mei 2020.
Seperti diketahui penularan virus Corona di sekolah masih menjadi ancaman bagi para siswa. Salah satu contoh di Korea Selatan, setelah dilakukan pelonggaran pembatasan pergerakan manusia dan mengizinkan sekolah melakukan aktivitas belajar mengajar, terdapat kasus baru penularan wabah Covid-19 dari guru kepada muridnya.
Peristiwa itu terjadi di Seoul di sekolah seni Young Rembrandst di Gangseo. Guru itu dinyatakan positif pada Minggu 24 Mei. Adapun, murid yang tertular berusia 6 tahun.
Guru tersebut sempat mengajar 35 murid dan berinteraksi dengan tiga guru lain. Akhirnya, 38 orang yang melakukan kontak dengan guru itu diminta karantina diri selama 14 hari. Wali murid di Seoul sempat membuat petisi untuk meliburkan sekolah sampai akhir tahun.
Sebelumnya diketahui pemerintah telah menyiapkan skenario pemulihan ekonomi dari dampak pandemi virus Corona atau Covid-19. Proses pemulihan akan dilakukan dalam lima tahap sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
Adapun khusus untuk sekolah direncanakan akan mulai beroperasi pada tahap III, yakni 15 Juni 2020 tetapi dengan sistem shift sesuai jumlah kelas. Meski begitu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memastikan bahwa rencana tersebut masih dalam pembahasan para pakar, termasuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, sehingga belum menjadi sebuah keputusan.
Ia menjelaskan, Kemendikbud sebetulnya sudah siap dengan semua skenario. "Tapi tentunya keputusan itu ada di dalam Gugus Tugas, bukan Kemendikbud sendiri. Jadi, kami yang akan mengeksekusi dan mengoordinasikan," ujar Nadiem Makarim dalam pernyataan resmi beberapa waktu lalu.
BISNIS
