GOOTO.COM, Jakarta - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyambut baik langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memberlakukan sistem Electronic Road Pricing (ERP).

Sistem ini dinilai bisa mengembalikan fungsi jalan yang lebih banyak bagi pejalan kaki, pesepeda, pengguna angkutan umum, dan masyarakat kecil yang selama ini kehilangan ruang hidupnya oleh ekspansi mobil pribadi.

MTI meyakini bahwa sistem ERP dan manajemen parkir merupakan bagian dari strategi mobilitas berbasis keadilan ruang dan efisiensi. Ini dinilai menjadi pernyataan dari Pemprov DKI Jakarta untuk menata Ibu Kota dengan peruntukan bagi manusia, bukan untuk mobil.

Ketua MTI Jakarta, Yusa Cahya Permana mengatakan bahwa pendekatan ERP seharusnya tidak dilakukan secara parsial per koridor, melainkan secara komprehensif berbasis kawasan yang sudah terlayani angkutan umum massal.

"Secara ideal, ERP sepatutnya diterapkan melingkupi sebuah kawasan dan bukan berupa koridor," kata Yusa dalam pernyataan resminya, sebagaimana dikutip Gooto pada hari ini, Rabu, 23 Juli 2025.

Menurut Yusa, pendekatan koridor ini dikhawatirkan hanya akan memindahkan beban lalu lintas ke ruas jalan alternatif di sekitar koridor tersebut, tanpa mengurangi jumlah kendaraan secara keseluruhan. Pendekatan kawasan ini dinilai lebih menjanjikan dalam hal efektivitas dan keberlanjutan.

Namun, apabila ERP ini tetap diawali dengan skema koridor, maka perlu dikombinasikan dengan strategi manajemen kebutuhan transportasi lain. Misalnya, melalui integrasi dengan Intelligent Traffic Control System (ITCS) untuk mengelola distribusi lalu lintas di luar koridor ERP, serta penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) untuk menjaga kedisiplinan lalu lintas di kawasan yang belum terkena pungutan.

"Penerapan ERP berbasis koridor sepatutnya diposisikan sebagai bagian dari langkah awal menuju sistem berbasis kawasan, agar tidak terjadi pelimpahan volume lalu lintas yang justru memperburuk kemacetan di titik lain," ucap Yusa.