Bengkel dan Pengguna Motor Pertanyakan Aturan Tentang Knalpot  
Reporter: Tempo.co
Editor: Tempo.co
Rabu, 6 Januari 2010 13:07 WIB
dok: www.motowheels.com
TEMPO Interaktif,Jakarta:Terbitnya Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya dan akan berlaku efektif 2010 ini, disambut bungah sekaligus resah, khususnya pasal 48 ayat 1 dan 3 yang ada beleid baru itu. Pada pasal itu disebutkan, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan – termasuk knalpot, klakson, lampu utama - harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

KnalpotBeberapa kalangan merasa bungah, karena dengan aturan itu nantinya tak akan ada lagi motor dengan knalpot atau klakson segede terompet yang suaranya memekakkan telinga mondar-mandir di jalan. Namun, disamping rasa senang itu juga ada perasaan resah baik di kalangan bengkel pembuat knalpot atau penjual klakson maupun diantara para pengguna motor yang tergabung dalam komunitas bikers.

“Kami bukan mempertanyakan perlu tidaknya aturan (undang-undang-red) itu, karena tuaran ini bertujuan baik. Tapi, yang jadi pertanyaan dasarnya yang mana yang digunakan, dan ukurannya seperti apa untuk menentukan knalpot itu melanggar aturan dan tidak,” tutur Helmi, pemilik bengkel Mitra yang sekaligus produsen knalpot di kawasan Meruya, Jakarta Barat, kepada Tempo, Rabu (06/01).

Bagi Helmi, bila acuannya harus sesuai dengan standar pabrik produsen motor yang bersangkutan, hal itu juga sangat subyektif bila terjadi razia dan motor dianggap melanggar. Pasalnya, knalpot bawaan pabrik yang masih digunakan di motor yang bersangkutan juga tak tertera ukuran suara yang dihasilkan. “Ini tentu membuat repot kami sebagai pembuat knalpot, harus mengacu kemana,” tandasnya.

Potensi terjadinya salah tafsir karena tidak adanya acuan yang pasti itu juga diakui oleh Edo Rusyanto, Ketua Independent Bikers Club. Menurutnya, aturan pelaksanaan yang memuat ukuran berapa tingkat kebisingan suara harus merinci ukuran itu untuk setiap tipe mesin motor yang ada. Aturan ini sangat mendesak untuk segera diterbitkan mengingat penggunaan knalpot yang suaranya keras masih marak di jalan.

“Karena itu kami sebagai pengguna motor mendesak agar pemerintah segera menerbitkan peraturan pemerintah sebagai acuan petunjuk pelaksanaan baik bagi petugas maupun pengguna motor. Sehingga nantinya tidak ada tafsiran menurut selera masing-masing,” tuturnya kepada Tempo.

Namun bagi Edo yang juga Ketua Divisi Penelitian dan Pengembangan Road Safety Association itu, keberadaan undang-undang ini perlu mendapatkan penghargaan dan didukung untuk menumbuhkan budaya tertib dan santun dalam berkendara. “Dan bila peraturan pelaksanaan ini belum ada, kami minta kepada petugas untuk tidak melakukan penindakan atau memberi tilang kepada pengguna motor yang knalpotnya dinilai bising. Karena susah kalau penilaiannya hanya berdasar subyektifitas,” terang dia.

Hal serupa juga diungkapkan oleh seorang blogger yang juga penggiat tertib berkendara, Taufik Hidayat. “Undang-undang ini harus diapresiasi, karena bagaimana pun fakta di lapangan bahwa budaya tertib dan disiplin dalam berlalulintas kita masih rendah. Penghargaan dan kepedulian terhadap keselamatan orang lain di jalan selama ini bisa dibilang diabaikan oleh hamper sebagian besar pengguna jalan,” tutur Taufik saat dihubungi.

Seperti halnya Edo , Taufik meminta agar peraturan pelaksanaan undang-undang ini, khususnya yang mengatur tentang ambang batas suara knalpot harus merinci ukurannya secara tegas dan jelas. Selain itu, batasan tentang standar pabrikan juga harus diperjelas apa maksudnya. Sebab, pada knalpot bikinan pabrik juga belum tertera tentang ukuran suara yang dihasilkan.

“Kalau mengacu standar pabrik dengan asumsi pabrikan telah menetapkan suara yang dihasilkan tidak bising boleh saja. Hanya saja, apakah aturan tentang ambang batas suara knalpot seperti di undang-undang itu juga berlaku bagi pabrikan. Harusnya demikian dan bersifat mengikat, sehingga petugas nantinya tidak asal mengacu ke standar pabrikan, padahal produk pabrik itu belum tentu sesuai standar yang ditentukan,” jelas dia.

Sedangkan Agus Himawan, warga Cipondoh Makmur Tangerang, mengaku pesimis dengan pemberlakuan aturan tentang knalpot itu bisa efektif sesuai tujuan selama petugas di lapangan tak dibekali alat pengukur kebisingan suara knalpot saat melakukan razia. “Percuma saja kalau pengukuran itu berdasar feeling atau perasaan petugas. Menurut kita sudah bagus tetapi kalau petugasnya bilang tidak mau apa? Jadi kembali lagi ke integritas petugasnya. Kalau mau dipakai sertifikasi seperti emisi gas buang dan di uji, biaya lagi kan ?,” tegas Agus.

Sejatinya, aturan tentang ambang batas suara knalpot itu sudah ada yaitu Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup No. 07 Tahun 2009. Hanya saja keberadaannya maupun pelaksanaannya selama ini nyaris tak terdengar. Di aturan ini disebutkan, batas maksimal kebisingan motor bermesin di 80 cc kebawah 80 desibel (dB) dan motor bermesin 80-175 cc, maksimal 90 dB. Sedangkan untuk yang bermesin diatas 175 cc kebisingan tak boleh lebih dari 90 dB.

“Pertanyaannya apakah undang-undang baru itu akan memakai peraturan pelaksanaan aturan ini. Tentu ini sangat lucu, undang-undang baru PP (peraturan pelaksanaan) yang digunakan lama, apa berlaku surut?. Lebih baik pemerintah segera menerbitkan yang baru, mumpung belum terjadi tindakan sewenang-wenang atas nama undang-undang,” tukas Edo Rusyanto.

Sebelumnya Komisaris Besar Firman Santyabudi, Kepala Sub Direktorat Pengkajian Masyarakat Di­rektorat Lalu Lintas Mabes Polri mengakui undang-undang baru ini belum ada peraturan pelaksanaannya. Ia menegaskan, sebelum ada peraturan pelaksanaan itu petugas dilarang untuk menindak. “Tidak boleh asal melakukan penindakan,” ujarnya.

Namun, bila ada laporan masyarakat bahwa penggunaan knalpot itu meresahkan, maka petugas diperbolehkan mengambil tindakan, kata Firman.

ARIF ARIANTO

#Otomotif

 

 

 

 

BERITA TERKAIT


Rekomendasi