Pembatasan Pembelian Bahan Bakar Bersubsidi Bagi Motor Dinilai Memberatkan
Reporter: Tempo.co
Editor: Tempo.co
Rabu, 26 Mei 2010 16:40 WIB
TEMPO/Dinul Mubarok

TEMPO Interaktif, Jakarta - Beberapa kalangan menilai rencana pemerintah untuk memberlakukan larangan pembelian premium bersubsidi oleh sepeda motor dengan klasifikasi tertentu, tidak akan efektif dan memberatkan masyarakat . Bahkan, rawan menimbulkan penyalahgunaan.

“Kami sebagai bagian dari industri sepeda motor setuju saja dengan aturan pemerintah sejauh tujuannya baik. Hanya, soal mekanismenya seperti apa harus jelas terlebih dahulu, jangan sampai justeru menimbulkan persoalan di masyarakat,” tutur Freddyanto Basuki, National Sales & Marketing Manager PT Kawasaki Motor Indonesia kepada Tempo di Jakarta, Rabu (26/5).

Mekanisme yang dimaksud Freddy adalah, penentuan kriteria sepeda motor yang tidak mendapatkan alokasi pembelian premium bersubsidi dan sebaliknya. Apakah berdasar tahun pembuatan atau besaran kapasitas mesin.

“Taruhlah yang digunakan besaran mesin tertentu, apakah aturan itu bisa efektif? Belum tentu, karena justeru memicu tindakan ilegal,” sebut dia.

Begitu pun dengan pengawasannya. Menurut Freddy, bisa saja pemilik motor yang berhak membeli premium bersubsidi akan melakukan pembelian berulang-ulang dan kemudian menjualnya kembali, Bahkan bisa saja pemilik sepeda motor akan menggunakan motor lain miliknya yang masuk kategori mendapat hak pembelian,dan kemudian memindahkannya ke motor lainnya yang tidak berhak.

“Bisa saja dibatasi, tetapi bagaimana mekanisme pembatasan itu dengan cara apa, bagaimana memantau dan menjamin orang tidak akan melakukan pembelian secara berulang dan kemudian dijual lagi?,” tandas pria ramah itu.

Sementara itu, Edo Rusyanto, Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Road Safety Association (RSA) berpendapat larangan penggunaan bahan bakar non subsidi akan memberatkan masyarakat menengah kebawah. Pasalnya, motor selama ini merupakan kendaraan alternatif bagi mereka untuk menunjang kegiatan mereka sehari-hari.

“Sehingga beban anggaran yang harus ditanggung oleh rumah tangga juga semakin bertambah. Bahkan, bila berlarut maka tidak menutup kemungkinan kondisi sosial ekonomi masyarakat juga akan terganggu," ujar Edo saat dihubungi Tempo, hari ini.

Pada sisi lain, kata Edo, selama ini orang memilih menggunakan sepeda motor karena selain alasan tarif angkutan umum yang relatif mahal, juga karena ketidaknyamanan angkutan massal tersebut. “Karena selain daya dukung yang tidak sebanding dengan calon penumpang, aspek keamanan dan kenyamanannya juga minim. Ini akan memicu persoalan sosial tersendiri,” sebut dia.

Lantaran itulah Edo berharap, pemerintah dan parlemen bersikap bijak sebelum memberlakukan peraturan itu. Sebaiknya, kata Edo, pemerintah dan parlemen menyerap aspirasi masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan lainnya sebelum memberlakukan  kebijakan tersebut.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM Evita Herawati Legowo mengatakan selain memberlakuan ketentuan khusus untuk pembelian bahan bakar bersubsidi untuk mobil juga kepada kendaraan roda dua. Evita menyebut, telah membicarakan hal tersebut dengan kalangan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI).

Namun, kata dia, saat ini pihaknya masih membahas mekanisme penerapan aturan itu termasuk kriteria kendaraan yang masuk kategori tidak berhak membeli bahan bakar bersubsidi itu.Rencananya, aturan itu mulai diberlakukan pada Agustus mendatang dan untuk tahap awal berlaku di pulau Jawa.

"Untuk uji coba paling mudah di pulau Jawa," ujar Evita.

ARIF ARIANTO

#Otomotif

 

 

 

 

BERITA TERKAIT


Rekomendasi