Atasi Kemacetan, Penjualan Mobil Distop
Reporter: Tempo.co
Editor: Fery Firmansyah
Selasa, 30 Juli 2013 19:59 WIB
Ilustrasi kemacetan lalu lintas. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesia Effort for Environment, Ahmad Safrudin, mengusulkan pemerintah memberlakukan moratorium atau penghentian sementara penjualan kendaraan pribadi baru. Upaya ini, kata dia, harus dilakukan sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan di kota-kota besar seperti Jakarta. "Moratorium dilakukan sampai sistem transportasi siap menampung mobilitas warga," kata dia di Gedung Sarinah Jakarta Pusat, Selasa 30 Juli 2013.

Menurut Ahmad, moratorium penjualan kendaraan mendesak untuk dilakukan demi mengurangi beban negara. Populasi kendaraan yang berlebih, kata dia, hanya akan membebani pemerintah yang terpaksa menyisihkan devisa untuk impor bahan bakar minyak.

Bersamaan dengan moratorium, Ahmad meminta pemerintah untuk menyelesaikan program pembangunan transportasi massal seperti penyelesaian trayel Trans Jakarta, meningkatkan kinerja kereta rel listrik, serta membangun monorail dan mass rapid transit.

Untuk itu, Ahmad mendesak pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Presiden yang mengatur moratorium penjualan kendaraan pribadi. Dia mengatakan pemerintah harus tegas meski akan mendapat tekanan dari pelaku industri otomotif. "Terutama pabrikan otomotif asal Jepang yang mendominasi pasar Indonesia," ujarnya.

Di samping moratorium penjualan kendaraan, Ahmad mengusulkan pemerintah menghentikan pengembangan jalan tol. Pembangunan ruas tol baru, menurut dia, tidak memecahkan persoalan kemacetan. "Ruas tol baru hanya memindahkan kemacetan," katanya.

Solusi lain bagi kemacetan adalah penerapan jalan berbayar serta manajemen parkir. Untuk jalan berbayar, Ahmad mengusulkan penerapannya di ruas padat kendaraan. Sedangkan untuk manajemen parkir, pemerintah daerah bisa menaikkan tarif di kawasan yang padat sehingga pengguna kendaraan berpikir ulang sebelum masuk ke area tersebut.

"Tapi solusi yang terpenting adalah mendorong penggunaan angkutan umum. Pemerintah harus menjamin masyarakat mau mengganti moda transportasi dari kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum."

ANANDA TERESIA

Berita Lainnya :Pabrik Baru Suzuki Bukan Hanya untuk LCGCBangun Pabrik, Suzuki Investasi Rp 10 Triliun  Segmen LCGC Semakin Diminati Pabrikan JepangAudi Incar 25 persen Pasar SUV MewahCuma 80 Unit, Audi Q5 PI Dibanderol Hampir Rp 1 MKIA Akan Luncurkan Varian Terbaru Carens

#Kemacetan Lalu Lintas

 

 

 

 

BERITA TERKAIT


Rekomendasi