Menperin Dorong Wuling Motors Indonesia Tembus Pasar Australia
Reporter: Wira Utama
Editor: Eko Ari Wibowo
Kamis, 26 September 2019 09:33 WIB
Chevrolet Captiva buatan pabrik Wuling di Cikarang siap diekspor ke Thailand, Fiji, dan Brunei, Rabu, 25 September 2019/Wira Utama
Iklan
Iklan

GOOTO.COM, Jakarta - Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, berharap kepada PT SGMW Motors Indonesia atau Wuling Motors bisa menembus pasar Australia. Airlangga menilai peluang itu terbuka lebar dengan adanya perjanjian Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IA-CEPA.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kita mempunyai CEPA dengan Australia. Jadi ini sebuah peluang di depan mata yang perlu dibuka, karena kendaraan sejenis yang diekspor ke Thailand ini juga diminati di Australia," ujar Airlangga dalam sambutannya di acara peresmian ekspor Wuling Motors di Cikarang, Rabu, 25 September 2019.

Selain itu, Airlangga juga menyatakan bahwa saat ini Wuling Motors Indonesia sudah mulai mengembangkan mobil listrik. Bahkan kata dia sudah ada mobil otonom. Hal itu, menurut dia, sejalan dengan program percepatan program kendaraan baterai, yang baru-baru ini diteken Presiden Joko Widodo lewat Perppres No. 55 tahun 2019.

"Jadi dengan adanya Perpres 55 dan TKDN sebesar 40 persen itu, kita bisa mengekspor ke Australia dan Australia juga punya jaringan General Motors,"

Sebagai insentif, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah tengah mengupayakan harmonisasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau PPnBM, yang baru dihitung berdasarkan standar emisi. "Apabila EV murni, itu bisa sampai nol persen. Jadi ini akan mendorong konsumen beralih kepada EV," ujarnya.

Soal PPnBM, Airlangga menegaskan pemerintah dan DPR sudah melakukan konsultasi. PPnBM ini, kata Airlangga merupakan salah satu yang paling ditunggu oleh industri otomotif. "Ya, itu terutama untuk mengejar produksi EV pada tahun 2025,"ucap Menteri yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini.

Adapun perkembangan terakhir terkait PPnBM, saat ini sudah memasuki tahap penyelesaian. Badan Kebijakan Fiskal atau BKF Kementerian Keuangan sudah sepakat dengan DPR RI. "Dalam waktu dekat, ya tahun ini lah. Kita tinggal tunggu finalisasi," ujarnya.

Iklan

 

 

 

BERITA TERKAIT


Rekomendasi