MotoGP Mandalika Izinnya Berbelit, Jokowi: Duit Bisa Habis Duluan
Reporter: Dicky Kurniawan
Editor: Rafif Rahedian
Rabu, 26 Juni 2024 08:00 WIB
Presiden Joko Widodo bersama pembalap MotoGP yang akan berlomba di Sirkuit Mandalika keluar dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 16 Maret 2022. Para pembalap MotoGP akan melakukan parade bertujuan memberi salam hormat kepada presiden sebelum pagelaran MotoGP Indonesia 2022 yang berlangsung di Sirkuit Mandalika. TEMPO/Subekti.
Iklan
Iklan

GOOTO.COM, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi mengaku kaget setelah mengetahui pengurusan izin penyelenggaraan MotoGP Mandalika yang berbelit-belit. Bahkan, untuk penyelenggaran balap motor di Sirkuit Mandalika tersebut, sekurangnya harus ada 13 perizinan yang wajib diurus.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Begitu saya tanya bagaimana mengenai perizinan, lemas saya, ternyata ada 13 izin yang harus diurus. Mungkin masih ada tambahan izin lagi, atau mungkin duit sudah habis dahulu sebelum event terjadi," kata Jokowi dalam acara Peresmian Peluncuran Digitalisasi Layanan Perizinan Penyelenggaraan Event di Jakarta, dikutip dari Antara.

Jokowi mengemukakan kerumitan perizinan penyelenggaraan event internasional maupun nasional di Indonesia. Berbelitnya perizinan MotoGP Mandalika ini menjadi salah satu contohnya, dan Jokowi mengatakan bahwa hal itu disebabkan banyaknya nama surat perizinan, seperti surat rekomendasi, surat pemberitahuan, dan lainnya.

Menurut orang nomor satu di Indonesia itu, surat-surat izin tersebut pada dasarnya sama saja. Namun, keberadaan surat izin yang cukup banyak ini membuat perizinan event di Indonesia terkesan menjadi rumit.

Sebagai contoh pada event MotoGP Mandalika, penyelenggara harus menyiapkan sejumlah surat izin seperti surat persetujuan desa, surat rekomendasi Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB dan IMI Pusat, surat rekomendasi dari Polsek, Polres, Polda NTB, hingga Mabes Polri.

Selain itu, penyelenggara juga memerlukan surat dukungan dari RSUD NTB, dinas pemadam kebakaran, surat pemberitahuan kepada bea cukai karena mendatangkan barang dari luar, surat pemberitahuan ke Kawasan Ekonomi Khusus NTB, hingga surat pemberitahuan kepada Indonesia National Single Window (INSW).

"Kalau saya jadi penyelenggara event itu, lemas sebelum bertanding event-nya," ujar Jokowi.

"Betapa sangat beratnya menjadi penyelenggara event di Indonesia. Padahal, event di Indonesia setiap tahun sebelum pandemi kurang lebih 4.000 event, sekarang 3.700 event," katanya menambahkan.

Guna mengatasi perizinan yang berbelit itu, pemerintah meluncurkan Online Single Submission (OSS), yang merupakan sistem perizinan terintegrasi. Kehadiran sistem dapat memudahkan penyelenggara event dalam mendapatkan perizinan.

"Betul-betul memberikan kepastian jauh-jauh hari sebelumnya, betul-betul memotong birokrasi kita, sehingga munculnya adalah sebuah cost yang lebih murah dan lebih terbuka, transparan," ujar Jokowi memungkasi.

Pilihan Editor: Susul Jorge Martin, Marco Bezzecchi Gabung Aprilia Racing di MotoGP 2025

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram pilih grup GoOto

Iklan

 

 

 

BERITA TERKAIT


Rekomendasi