Hyundai logo
GOOTO.COM, Jakarta - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) berharap pemerintah menghitung ulang kebijakan PPN 12 Persen yang rencananya akan diterapkan pada 2025.
Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia, Franciscus Soerjopranoto menilai kenaikan PPN 12 persen memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Meski begitu, Hyundai memiliki strategi untuk mengatasi situasi ini.
"Misalnya, mobil seharga Rp 300 juta, kenaikan 1 persen itu berarti tambahan Rp 3 juta. Memang, untuk konsumen kredit, dampaknya tidak begitu terasa. Tapi tetap saja, kenaikan ini cukup signifikan," tutur dia saat ditemui di Jakarta, Kamis, 28 November 2024.
"Untuk mobil, kami masih bisa siasati. Dari sisi produsen, ada kebijakan yang memungkinkan kami tidak menaikkan harga mobil terlebih dulu," tambah Soerjo.
Selain kenaikan PPN, pemerintah daerah juga merencanakan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Franciscus menyebut ini bisa menambah beban industri otomotif.
"Dulu sempat ada kenaikan dan itu membuat penurunan penjualan. Kita harapkan pemerintah berhitung. Tapi untuk Hyundai, kami sudah antisipasi dan awal tahun depan ada dua produk baru yang akan diluncurkan," jelas dia.
Di sisi lain, dia berharap pemerintah terus memberikan insentif bagi industri otomotif, khususnya terkait kendaraan listrik dan hybrid.
"Kelanjutan insentif mobil listrik tahun depan sangat diharapkan. Kalau insentif ini bisa ditahan atau diperpanjang, pasti akan mendorong volume penjualan," tutup dia.
Pilihan Editor: KTM Alami Masalah Finansial, Terancam Gulung Tikar?
Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram pilih grup GoOto