TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ternyata tak sendirian menolak kebijakan mobil murah ramah lingkungan (low cost green car/LCGC). Kepala daerah lainnya juga memiliki persepsi yang sama dengan Jokowi. Mereka menolak kebijakan mobil murah karena menganggap akan memperparah kemacetan.

Jokowi mengatakan kepala daerah yang menyampaikan keberatan tersebut merasakan hal yang sama dengannya. "Kita ini khawatir, kotanya sudah macet, ada tambahan mobil-mobil murah jadi tambah macet," kata dia di Balai Kota, Rabu, 25 September 2013.

Menurut Jokowi, pemerintah pusat seharusnya mendukung pemerintah daerah untuk mengatasi kemacetan dengan mempercepat pengadaan sistem transportasi massal. Akan tetapi, pemerintah pusat malah kontradiktif dengan menghadirkan PP Nomor 41 Tahun 2013 tentang LCGC.

Meski banyak yang sepaham, ia belum berkeinginan mengumpulkan kepala daerah lainnya agar suara mereka lebih didengar pemerintah pusat. "Kita belum berpikir sampai ke sana," kata Jokowi.

Jokowi dan kepala daerah lainnya memang tak bisa melarang masyarakat membeli mobil murah. Alasannya, ia saat ini belum bisa menyiapkan transportasi massal yang nyaman agar masyarakat mau beralih menggunakan kendaraan umum. Transportasi massal rencananya mulai dikerjakan Oktober tahun ini.

Selain Jokowi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wali Kota Solo FX Rudyatmo, dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil juga beranggapan sama. Pemerintah daerah sedang berupaya mengalihkan kebiasaan masyarakat untuk menggunakan angkutan umum ketimbang kendaraan pribadi agar mengurangi kemacetan. Namun, pemerintah pusat malah membiarkan mobil murah dijual bebas.

LINDA TRIANITA

Terpopuler:Pengakuan Perwira Polisi Penerima Dana LaboraRuhut Tantang Penentangnya di Komisi III  Ruhut Gagal Dilantik sebagai Ketua Komisi Hukum  BlackBerry Dibeli Fairfax US$ 4,7 Miliar  Ngebut, Mahasiswa Pengemudi Porsche Kena Tilang