Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menjajal mobil listrik Nissan Note e-Power di ICE, BSD City, Tengerang, Banten, Senin, 13 November 2017. Dok. Nissan
GOOTO.COM, Jakarta - Kementerian Perindustrian dan pihak terkait lain masih membahas regulasi kendaraan rendah emisi karbon (LCEV).
Ada empat topik alot yang menjadi fokus pembahasan aturan yang dijanjikan akan disahkan pada awal tahun ini.
Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika mengatakan pemerintah masih mencari formula yang paling tepat.
Baca: Reaksi Pabrikan Mobil Soal Lambatnya Regulasi Mobil Listrik
Ada empat pembahasan yang menjadi fokus, yakni dampak terhadap penjualan mobil, ekonomi, komitmen mengurangi emisi gas buang, dan ekspor.
“Kami saat ini intens berdiskusi membahas dengan Kementerian Keuangan dan (pihak) lain yang terkait,” kata Putu saat ditemui Bisnis di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Jumat, 2 Februari 2018.
Menjelang berakhirnya 2017, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto mengatakan LCEV akan rampung pada awal 2018. Menurut Putu, saat ini pemerintah belum bisa dikatakan terlambat.
“Awal tahun ini sampai triwulan pertama selesai,” katanya. Simak: Kemenperin: Regulasi LCEV Rampung Awal Tahun Depan
Pemerintah berhati-hati menerbitkan regulasi LCEV karena tidak ingin aturan ini memberikan terlalu banyak kontraksi terhadap penjualan mobil di dalam negeri. Putu menjelaskan, aturan LCEV bisa dikatakan akan mengubah peta jalan industri otomotif dalam negeri.
Di dalam aturan itu akan banyak kategori yang berubah. Apabila dulu berbasis pada kubikasi mesin, aturan anyar ini akan mengacu pada emisi gas buang per kilometer.
“Jadi diskusinya cukup memakan waktu,” tutur Putu.
Adapun dalam peta jalan industri otomotif Kementerian Perindustrian, pemerintah punya target produksi mobil dengan emisi gas buang sesuai dengan aturan LCEV menguasai 30 persen pasar otomotif Tanah Air dalam 17 tahun mendatang.
Saat itu, total volume penjualan mobil diperkirakan akan mencapai 4 juta unit.
Begitu juga dengan kendaraan roda dua. Pemerintah memperkirakan pada masa itu penjualan sepeda motor mencapai 15 juta unit, dengan 4,5 juta unit di antaranya tergolong dalam LCEV.
