GOOTO.COM, Jakarta - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mewaspadai kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang akan dilonggarkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi menginginkan pembuatan kebijakan baru ini dilakukan secara saksama dan penuh kehati-hatian.

“Industri otomotif kita sudah bangun puluhan tahun, kita tidak ingin industri ini ambruk, yang jelas kita mengimbau supaya diberikan yang terbaik,” kata dia.

Nangoi kemudian menegaskan, penting pula untuk mempertimbangkan sejarah panjang pembangunan industri otomotif nasional, khususnya sepak terjang kebijakan TKDN sebelumnya.

“Kami sudah membangun industri otomotif bukan baru setahun, puluhan tahun kita bangun, sampai lahir yang namanya (mobil) Agya dan Ayla dengan 92 persen komponen lokal. Ini tentunya jadi bahan pertimbangan pemerintah,” ujar Nangoi.

Gaikindo juga berencana untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah demi menjaga stabilitas industri otomotif nasional, dan memberikan masukan terhadap petunjuk pelaksanaan hingga saat ini belum dikeluarkan.

Diketahui, Prabowo sebelumnya menyatakan keinginannya untuk merevisi kebijakan TKDN agar lebih fleksibel dan menarik bagi investor asing. Ia menilai beberapa aturan TKDN saat ini terlalu kaku dan bisa menghambat investasi, khususnya dalam pengembangan kendaraan listrik dan teknologi otomotif masa depan.

Salah satu tujuan utama program TKDN adalah memberdayakan industri dalam negeri agar lebih kuat dan kompetitif. Sehingga pemerintah telah menetapkan batas minimal TKDN yang harus dipenuhi oleh suatu produk. Saat ini batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 25 persen, dengan syarat Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40 persen.

Aturan ini berlaku untuk pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD, terutama bila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau pinjaman dan hibah.

Penerapan TKDN sendiri sebenarnya membawa banyak manfaat. Selain membantu mengurangi ketergantungan pada impor, kebijakan ini juga menyerap lebih banyak tenaga kerja, menghemat devisa negara, dan meningkatkan daya saing produk lokal.