TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Prancis Manuel Valls menyatakan bahwa pemerintah tak mengizinkan merger Renault dengan Nissan.  "Nissan dan Renault sudah membentuk aliansi yang kuat. Nissan punya saham yang besar di Renault begitu pula sebaliknya. Jadi tak mungkin dimerger," ucap Valls.

Seperti diketahui, Nissan, produsen  otomotif multinasional asal Jepang terbesar keenam di dunia pada 1999 membentuk aliansi dengan Renault S.A dari Prancis. Dalam aliansi ini, Renault memegang 43,4 persen saham Nissan. Sebaliknya Nissan memegang 15 persen saham Renault pada 2008. Bersama dengan jajaran produk biasanya, Nissan juga memasarkan merek mobil mewah yang dinamakan Infiniti.

Pada Jumat lalu, Renault menggelar pertemuan mendadak untuk  membahas laporan pemerintah sebagai pemegang mayoritas saham perusahaan otomotif itu terkait soal merger. Pemerintah Prancis memiliki 15 persen saham di Renault.

Namun Perdana Menteri Valss menegaskan lagi bahwa aliansi Renault - Nissan tetap berlanjut dan tak ada pembahasan soal merger. "Sebagai pemegang saham, pemerintah memang punya peranan penting. Namun kami tegaskan bahwa kami percaya sepenuhnya dengan manajemen Renault dan Nissan," ucap Valls seperti dilansir dari BBC News, Senin 9 November 2015.

Pekan lalu, Reuters melaporkan bahwa Menteri Ekonomi Prancis, Emannuel Macron telah menekan Carlos Ghosn, CEO di kedua perusahaan otomotif itu untuk melakukan  merger.

Pihak Nissan menyatakan keprihatinnya setelah menemukan dugaan Pemerintah Prancis meningkatkan kepemilikannya menjadi 19,7 persen. Dengan peningkatan saham itu, pemerintah  Prancis memiliki hak suara dua kali lipat dari sebelumnya. Dengan kekuatan itu dikhawatirkan Prancis akan 'memaksakan' proses merger itu.

"Sikap Pemerintah Prancis itu bisa mengganggu aliansi  Nissan - Renault yang telah terbina dengan baik," kata Hiroti Saikawa, perwakilan Nissan yang ditempatkan di Renault sebagai salah satu direksi.

SETIAWAN ADIWIJAYA